Usulan Banjir Direspon Positif, Pemkab Balangan Apresiasi Langkah Cepat BWS
Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III dalam mendukung percepatan penanganan banjir di daerah. Melalui koordinasi intensif di Banjarmasin, pihak Balai menunjukkan respon luar biasa untuk segera mengintervensi sejumlah persoalan infrastruktur air yang selama ini menjadi pemicu banjir di pemukiman warga.
Koordinasi lintas sektor yang melibatkan jajaran Bapperida, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, hingga DLH Balangan ini diterima langsung oleh Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi, beserta tim teknis. Silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk menyinkronkan langkah pemulihan kawasan terdampak banjir agar lebih tepat sasaran.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi, Jum’at (13/3/2026) mengungkapkan, apresiasi ini didasari atas keterbukaan pihak BWS dalam menyerap persoalan lapangan yang disampaikan pemda. Ada dua konteks besar yang dibahas, yakni penanganan banjir lokal di internal Balangan dan penanganan banjir skala regional lintas Banua Anam.
“Kami sangat mengapresiasi BWS Kalimantan III. Respon beliau sangat luar biasa, terutama terhadap usulan jangka pendek kami. Hal ini memberikan kepastian bahwa keluhan masyarakat akan segera dipetakan secara teknis melalui survei lapangan dalam waktu dekat,” ujar H Rahmi.
Dalam konteks lokal Balangan, Rahmi membeberkan persoalan kronis di Desa Bihara Hilir dan Pulantan. Wilayah tersebut sebelumnya bukan zona merah banjir, namun sejak lima tahun terakhir kerap terendam karena pembangunan saluran primer irigasi Bendung Pitap yang belum rampung menghalangi laju air. Dampaknya, perumahan warga kebanjiran sementara persawahan di sebelahnya justru kekeringan.
Selain persoalan irigasi Pitap, kondisi Bendung Batumandi yang sudah lama tidak berfungsi akibat kerusakan saluran juga menjadi poin krusial. Infrastruktur lama yang sempat tidak terdeteksi tata cara operasionalnya ini direncanakan akan diakuisisi oleh daerah untuk kemudian direhabilitasi total agar kembali memberikan manfaat bagi petani.
Di sisi lain, diskusi juga meluas pada penanganan banjir skala besar lintas Banua Anam. Pemkab Balangan menyodorkan matriks usulan yang mencakup peningkatan kapasitas Bendung Pitap, normalisasi sejumlah titik sungai di DAS dan Sub DAS Barito, hingga pembangunan embung di wilayah Halong dan kolam retensi di empat titik strategis.
Merespon hal tersebut, pihak BWS menyatakan kesiapannya untuk segera menurunkan tim survei ke Balangan. BWS akan menghitung secara detail kebutuhan teknis, termasuk mengkaji opsi pembuatan drainase di bawah saluran irigasi guna memulihkan aliran air di Bihara Hilir dan Pulantan.
Terkait rencana aksi, penanganan dampak irigasi Pitap dan rehabilitasi Bendung Batumandi kemungkinan besar sudah bisa dikerjakan pada tahun anggaran 2026 mendatang. Sementara untuk program jangka panjang seperti kolam retensi dan normalisasi sungai skala besar, BWS memproyeksikan pelaksanaannya mulai tahun 2027.
“Pihak BWS berkomitmen menghitung secara teknis apa saja yang menjadi kebutuhan. Kami berharap sinergi ini memastikan penanganan banjir di Balangan dan Banua Anam pada umumnya berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan melalui dukungan anggaran pusat,” pungkasnya.(*)
