Survei Kementerian LH Untuk Kantor Brigade Karhutla di Balangan Diharapkan Perkuat Kesiapsiagaan Daerah
Paringin – Rencana survei lokasi kantor Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan (Karhutla) dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Balangan pada 19–20 Februari 2026.
Bupati Balangan H Abdul Hadi dalam kegiatan koordinasi tersebut mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, terlebih di Kabupaten Balangan yang memiliki potensi kerawanan cukup tinggi saat musim kemarau.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Balangan tentu sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembentukan Daerah Operasi (Daops) Brigade Pengendalian Karhutla di Balangan. Ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat apabila terjadi kebakaran lahan,” ujarnya, Jum’at (20/2/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan kantor Brigade Pengendalian Karhutla di Balangan nantinya akan mempercepat koordinasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, perusahaan, maupun masyarakat. Dengan adanya Daops di daerah, penanganan karhutla tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mobilisasi dari luar wilayah.
Ia juga berharap, survei lokasi yang dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pembangunan fasilitas yang memadai, termasuk sarana dan prasarana pendukung serta personel yang profesional dan terlatih.
“Kami berharap kehadiran Brigade Pengendalian Karhutla di Balangan bukan hanya simbolis, tetapi benar-benar menjadi pusat komando operasional yang efektif dalam pencegahan, patroli, deteksi dini, hingga penanganan kebakaran lahan secara terpadu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Balangan H Rahmi menegaskan bahwa BPBD Kabupaten Balangan siap bersinergi dan mendukung segala kebutuhan teknis maupun koordinasi yang diperlukan dalam proses pembentukan Daops tersebut. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanggulangan setelah kebakaran meluas.
Dengan adanya rencana pembentukan Daops ini, Pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD berharap upaya menjaga kelestarian lingkungan dapat semakin optimal, sekaligus meminimalisir dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas perekonomian.
“Ini adalah komitmen bersama untuk menjaga Balangan tetap aman, hijau, dan tangguh terhadap bencana,” tutup H. Rahmi.(*)