Penanganan Banjir Banua Anam Harus Kolaboratif dan Terpadu
Paringin – Wakil Bupati Balangan H Akhmad Fauzi bersama pejabat di lingkungan Pemkab Balangan lainnya seperti Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala BPBD Balangan menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan yang bertempat di Aula Idham Khalid, Amuntai – HSU, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bappeda Provinsi Kalsel ini menjadi langkah strategis dalam upaya percepatan pengendalian banjir di kawasan Banua Anam yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong dalam lingkup hidrologi Wilayah Sungai (WS) Barito.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menekankan adanya sinergitas antar kabupaten di Banua Anam dalam pengendalian banjir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah hari ini kita hadir bersama-sama berkumpul, bupati/wakil bupati kabupaten banua anam, beserta jajaran dinas terkait untuk membahas persoalan banjir ini. Jangan sampai ini menjadi ceremonial saja. Jadi harus ada aksi yang dilalukan,” ucap Gubernur H. Muhidin didampingi Bupati HSU, H. Sahrujani dan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti.
Ditekankan Gubernur Kalsel H. Muhidin, langkah penanganan awal ini, banua anam harus merencanakan pembuatan sodetan atau saluran air buatan untuk mengalihkan sebagian debit air sungai saat volume tinggi, serta mengurangi beban aliran utama, dan mencegah banjir di area padat.
“Jadi kita kolaborasi antara provinsi dengan Kabupaten di banua anam ini, adalah pembuatan sodetan ini tadi. Kita akan anggarkan di perubahan tahun ini,” jelas Gubernur H. Muhidin.
Rapat yang dihadiri langsung oleh Kepala Daerah dari 6 (enam) Kabupaten Banua Anam ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Program Terpadu Penanganan Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam, yang salah satu poinnya adalah komitmen enam kabupaten ini untuk melaksanakan program pengendalian banjir secara terkoordinasi dan terpadu lintas wilayah administrasi guna meminimalisir dampak terhadap sosial-ekonomi masyarakat di kawasan Banua Anam.
Rakor ini diisi dengan pemaparan Rencana Aksi Pengendalian Banjir WS Barito oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, konsep pengendalian banjir kawasan Banua Anam berdasarkan desain perencanaan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
Melalui rakor ini, diharapkan dapat terwujud komitmen bersama dalam pengendalian banjir yang lebih efektif, terencana dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah di kawasan Banua Anam.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Balangan H Rahmi mengharapkan, bahwa hasil rakoor ini kedepan harus dikawal dan sudah harus direncanakan pada tahun 2026.
“Mulai dari perencanaan, kemudian penggunaan anggaran baik dari dana pusat, provinsi maupun daerah harus direncanakan dan dikawal,” ujarnya.
Ia berharap penanganan serta pengendalian banjir di wilayah Banua Anam dan khususnya di Kabupaten Balangan ini dilaksanakan secara kolaboratif dan terpadu. Sehingga penanganan banjir menjadi intensif dan menjadi fokus dan perhatian bersama.(*)