BPBD Balangan Resmi Deklarasikan Program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana)
Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD Balangan akhirnya resmi mendeklarasikan program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).
Deklarasi tersebut berlangsung dalam kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di Hotel Best World Kindai Banjarmasin pada Kamis-Jumat (16-17/10/2025).
Hadir dalam deklarasi tersebut Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dit. MPBK Direktorat Jendral Bina Adwil. Kementrian Dalam Negeri, Evan Fardianto S.T.,M.AB, kemudian mewakili Bupati Balangan hadir Pj Sekda H Sufriannor.
Dalam kesempatan tersebut juga langsung dipasangkan rumpi dan pin khusus Kencana kepada Pj Sekda beserta seluruh Camat yang ada di Kabupaten Balangan.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan H Rahmi mengatakan, ditahun 2025 ini program Kencana akan dijalankan, salah satu tahapannya yaitu menggelar Bimtek Kencana, bahkan kegiatan ini yang pertama dan pertama dilaksanakan di Kalimantan Selatan.
“Harapan kami tentu saja melalui Program Kencana ini mendapatkan dukungan dari seluruh kecamatan, memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama meningkatkan ketangguhan dan ketahanan daerah di dalam menghadapi segala ancaman potensi bencana di Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Pj Sekda Balangan H Sufriannor mendukung dan memberikan apresiasi atas dimulainya program Kencana. Apalagi kegiatan ini sangat istimewa karena Kabupaten Balangan adalah yang pertama untuk mencanangkan Kencana di Kalimantan Selatan.
“Nah untuk itu kami berharap seluruh SKPD terkait agar mendukung kegiatan ini dan tentunya berharap dengan adanya Kencana ini, deteksi dini bencana akan semakin cepat untuk kita ketahui,” harapnya.
Sementara itu, Evan Fardianto selaku narasumber menambahkan, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi Kabupaten Balangan yang pada hari ini telah mendeklarasikan gerakan Kencana.
Ia pun mengharapkan, para camat memahami tugas-tugasnya yang mana dimandatkan dalam PP 17 tahun 2014 tentang kecamatan.
“Di sana hadirnya Kencana adalah mendukung percepatan pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sub urusan bencana di daerah,” pungkasnya.(*)