BPBD Balangan Dampingi Kecamatan Untuk Penuhi Bukti Dukung di Aplikasi Si-Kencana
Paringin – BPBD Balangan terus mengawal program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang sebelumnya telah di Deklarasikan pada bulan Oktober 2025 oleh Kemendagri Dirjen Bina Adwil beberapa waktu yang lalu.
Saat ini tahapan yang sedang dilakukan oleh pihak BPBD terhadap Kencana adalah melakukan pendampingan dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Gerakan Kencana di tahun 2025 dan tahun 2026 dalam pemenuhan bukti dukung dalam Aplikasi SI_KENCANA bagi setiap kecamatan.
Untuk memudahkan hal tersebut, BPBD Balangan menggelar rakor bersama delapan kecamatan bertempat di Ruang Rapat BPBD Balangan, Senin (24/11/2025).
Kepala Pelaksana BPBD Balangan H Rahmi dalam rakor tersebut menyampaikan, tindak lanjut dari program Kencana terus dikawal dan didatangkan tahapannya.
“Salah satu tahapan yang dijalankan adalah pemenuhan data registrasi sebagai salah satu syarat Kencana,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, melalui rakor ini adalah untuk mengoordinasikan semua pihak terkait guna menyusun data yang akurat dan terpadu.
Karena nantinya digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau program Kencana secara lebih efektif.
Menurutnya, data yang terkoordinasi dan terintegrasi sangat penting untuk membentuk data registrasi yang lengkap dan akurat mengenai potensi bencana dan kondisi di tingkat kecamatan.
“Menggunakan data yang terintegrasi sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja di Kencana yang kolaboratif dan terukur sehingga mencapai target penanggulangan bencana,” ungkapnya.
Selain itu, melalui rakor ini ujarnya, BPBD Balangan memastikan seluruh program penanggulangan bencana di tingkat kecamatan berjalan selaras dan terintegrasi dengan sistem perencanaan ditingkat kabupaten daerah secara keseluruhan.
Sehingga ia mengharapkan, melalui program Kencana ini dapat memperkuat kapasitas dan peran seluruh elemen di tingkat kecamatan, mulai dari pemerintah kecamatan hingga masyarakat, untuk aktif terlibat dalam mitigasi bencana.
“Kencana ini hadir untuk terciptanya langkah penanggulangan bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi, serta meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana,” pungkasnya.(el)